Buletin Kompas Pagi – Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) 225 mahasiswa diduga dikorupsi di Universitas Bandung.
Dana tersebut tetap diterima dari pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan tetapi mahasiswa yang dimaksud fiktif.
Pemeriksaan terhadap penyelewengan dana KIP ditangani oleh Inspektorat Dikti, yang melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan sejak bulan Nopember 2023 lalu hingga April 2024.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber yang berada di internal kampus bahwa pemeriksaan diawali dengan adanya dugaan 225 mahasiswa fiktif di penyelenggaraan kelas jauh yang ada di Kabupaten Bandung barat.
Dana KIP yang sudah diterima Universitas Bandung selama 3 semester tersebut, senilai berkisar Rp1 miliar lebih.
Padahal 225 mahasiswa di wilayah Kabupaten Bandung Barat tersebut tidak ada alias fiktif. Sementara yayasan penyelenggara Universitas Bandung, terus melaporkan kegiatan perkuliahan dan menerima kucuran dana dari pemerintah pusat itu.
Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) 225 mahasiswa diduga dikorupsi di Universitas Bandung.
Dana tersebut tetap diterima dari pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan tetapi mahasiswa yang dimaksud fiktif.
Pemeriksaan terhadap penyelewengan dana KIP ditangani oleh Inspektorat Dikti, yang melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan sejak bulan Nopember 2023 lalu hingga April 2024.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber yang berada di internal kampus bahwa pemeriksaan diawali dengan adanya dugaan 225 mahasiswa fiktif di penyelenggaraan kelas jauh yang ada di Kabupaten Bandung barat.
Dana KIP yang sudah diterima Universitas Bandung selama 3 semester tersebut, senilai berkisar Rp1 miliar lebih.
Padahal 225 mahasiswa di wilayah Kabupaten Bandung Barat tersebut tidak ada alias fiktif.
Sementara yayasan penyelenggara Universitas Bandung, terus melaporkan kegiatan perkuliahan dan menerima kucuran dana dari pemerintah pusat itu.
Dikutip dari web Universitas Bandung, bahwa yayasan penyelenggara UB dipimpin Dr H Dada Rosada mantan napi korupsi KPK yang dipenjara selama 10 tahun, menjabat ketua pembina yayasan.
Ketua yayasan dijabat oleh Dr Uce suganda yang juga mantan napi korupsi bank jabar divonis 2,5 tahun. Yayasan juga memiliki ketua pengawas dijabat putra tertua Dada Rosada.
Nama Dada rosada saat ini digadang-gadang jadi salah satu calon Gubernur Jawa Barat.
Adanya dugaan mahasiswa fiktif di UB langsung disikapi pihak inspektorat Dikti.
Dana KIP fiktif di UB, sudah dibayar selama 3 semester dengan membuat laporan kegiatan mahasiswa yang dipalsukan pihak yayasan, sebab dana KIP tetap cair ke rekening yayasan.
Ketika ditelusuri ke lokasi, sumber karyawan UB membenarkan, saat ini UB sedang menjalani pemeriksaan inspektorat Dikti sejak hari rabu dan kamis minggu ini.
Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan kedua, setelah diperiksa kasus KIP di lokasi kelas jauh berbeda pada November tahun 2023 lalu.
Pemeriksaan inspektorat juga dilanjutkan pemeriksaan tim dari EKAPT (evaluasi kinerja akademik perguruan tinggi), yang berujung sanksi berat terhadap UB sejak Desember 2023 hingga batas waktu Juni 2024.
Adanya dugaan mahasiswa fiktif di UB langsung disikapi pihak inspektorat Dikti.
Dana KIP fiktif di UB, sudah dibayar selama 3 semester dengan membuat laporan kegiatan mahasiswa yang dipalsukan pihak yayasan, sebab dana KIP tetap cair ke rekening yayasan.
Ketika ditelusuri ke lokasi, sumber karyawan UB membenarkan, saat ini UB sedang menjalani pemeriksaan inspektorat Dikti sejak hari rabu dan kamis minggu ini.
Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan kedua, setelah diperiksa kasus KIP di lokasi kelas jauh berbeda pada November tahun 2023 lalu.
Pemeriksaan inspektorat juga dilanjutkan pemeriksaan tim dari EKAPT (evaluasi kinerja akademik perguruan tinggi), yang berujung sanksi berat terhadap UB sejak Desember 2023 hingga batas waktu Juni 2024.
Sementara itu, dari hasil penelusuran di lapangan, selama 6 bulan karyawan dan dosen tidak memperoleh gaji penuh.
Hal ini dikarenakan yayasan tidak memiliki dana untuk pembayaran gaji.
Bahkan saat lebaran hari raya idul fitri kemarin pun karyawan dan dosen mendapat THR alakadarnya.
Sanksi EKAPT yang ditetapkan sejak Desember 2023 lalu, juga mengakibatkan seluruh dosen universitas Bandung tidak mendapat tunjangan sertifikasi dosen dari negara.
Dampak dari sanksi EKAPT, universitas tidak mendapat layanan dari dikti.
Menurut keterangan yang dihimpun dari sejumlah pegawai dan dosen, bahwa Rektor yang baru prof Rully indrawan mendapat jaminan dari kepala LLDIKTI wilayah IV bahwa sanksi EKAPT akan segera dicabut.
Menurut keterangan yang dihimpun dari sejumlah pegawai dan dosen, bahwa Rektor yang baru prof Rully indrawan mendapat jaminan dari kepala LLDIKTI wilayah IV bahwa sanksi EKAPT akan segera dicabut.
Pernyataan disampaikan dalam pidato halal bi halal internal UB beberapa waktu.
Prof Rully berkali kali mengulangi keyakinannya, bahwa beliau telah menemui tim EKAPT dan Dirjen, serta sudah mendapat “bisikan” dari Kepala LLDIKTI tentang sanksi EKAPT yang akan segera dicabut.
Bahkan menurut keterangan karyawan universitas isi pidato prof Rully dikuatkan pernyataan Ketua Yayasan yang bertemu dengan kepala LLDikTi wilayah IV di halal bil halal LLDiKTI IV di UNISBA, pada minggu yang sama.
“Pa kalem menyampaikan ke saya secara khusus bahwa sanksi UB akan dicabut, sekitar tanggal 20 an bulan depan,” kata sumber itu mengulangi pernyataan ketua Yayasan Uce Suganda.
Disinyalir kedekatan rektor universitas Bandung dengan Kepala LLDIKTI, menjadi jaminan UB tidak akan dicabut izin operasionalnya.
Menurut keterangan yang dihimpun dari sejumlah pegawai dan dosen, bahwa Rektor yang baru prof Rully indrawan mendapat jaminan dari kepala LLDIKTI wilayah IV bahwa sanksi EKAPT akan segera dicabut.
Pernyataan disampaikan dalam pidato halal bi halal internal UB beberapa waktu. Prof Rully berkali kali mengulangi keyakinannya, bahwa beliau telah menemui tim EKAPT dan Dirjen, serta sudah mendapat “bisikan” dari Kepala LLDIKTI tentang sanksi EKAPT yang akan segera dicabut.
Bahkan menurut keterangan karyawan universitas isi pidato prof Rully dikuatkan pernyataan Ketua Yayasan yang bertemu dengan kepala LLDikTi wilayah IV di halal bil halal LLDiKTI IV di UNISBA, pada minggu yang sama.
“Pa kalem menyampaikan ke saya secara khusus bahwa sanksi UB akan dicabut, sekitar tanggal 20 an bulan depan,” kata sumber itu mengulangi pernyataan ketua Yayasan Uce Suganda.
Disinyalir kedekatan rektor universitas Bandung dengan Kepala LLDIKTI, menjadi jaminan UB tidak akan dicabut izin operasionalnya.
Dari hasil penelusuran, prof rully adalah mantan sekretaris kementerian koperasi, yang diberhentikan karena didemo oleh dekopin dengan tuduhan mendalangi pembentukan dekopin tandingan pada bulan september tahun 2020.
Saat dikonfirmasi Kepala LLDIKTI IV Jabar Banten Dr Samsuri membenarkan perihal adanya Perguruan tinggi yang menyelewengkan dana KIP di Jabar dan Banten.
“Ya memang ada, tapi prinsipnya begini, jika ditemukan silahkan dilaporkan ke inspektorat dan nanti Perguruan tinggi tersebut akan diberi sanksi.
Terkait dana fiktif KIP jika benar ada itu harus dikembalikan ke negara, dan harus ada sanksi tegas baik secara administratif dan sanksi hukum,” terangnya.
Terkait jumlah Perguruan tinggi di Jabar banten yang diduga menerima dana KIP fiktif, Samsuri enggan menyebutkan jumlahnya.
Sementara pihak kampus UB saat dikonfirmasi melalui nomor HP whatsap bagian informasi publik, tidak memberikan konfirmasi kepada kami hingga berita ini diturunkan. (Oks)***
