Majalengka, TJI – Bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai tahap satu dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi masyarakat terdampak covid-19 di Kabupaten Majalengka mulai didistribusikan. Petugas PT Pos Majalengka beredar sejak Selasa, 28 April 2020, kepada keluarga sasaran, pendistribusian diharapkan bisa selesai pekan ini dengan dikawal oleh pihak kepolisian dan TNI.
Namun terdapat sejumlah kekacauan seperti terdapat nama penerima bantuan dinyatakan telah meninggal dunia. Sebagian lagi datanya invalid, atau identitas penerima bantuan datanya tidak sesuai antara NIK (Nomor Induk Kependudukan), yang tertera pada KTP juga Kartu Keluarga.
Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang belum memperbaharui KTP dan masih menggunakan KTP lamanya.
“Kondisi seperti ini sedikit menyulitkan para petugas kami di lapangan ketika mendistrbusikan bantuan, karena bantuan harus benar-benar sesuai data dan identitas penerima. Juga ada aturan yang tidak membolehkan ahli waris menerima bantuan, “ ungkap Manager PT Pos Cecep A Wahid.
Menurut Cecep, jumlah penerima bantuan tahap satu dari Pemprov Jabar yang didistribusikan melalui PT Pos sebanyak 5.260 Kepala Keluarga yang tersebar di 26 kecamatan.
Setiap desa penerimanya bervariasi. Sedangkan bantuan yang diterima keluarga sasaran adalah beras, telur, minyak goreng, gula, terigu, vitamin C dan mie instan serta uang tunai.
“Kami hanya perantara untuk mendistribusikan bantuan, sementara data penerima, baik nama dan alamat sudah ada dari pemerintah. Jadi berkewajiban menyerahkan bantuan benar-benar sampai di sasaran sesuai data yang ada. “ kata Cecep.
Pengiriman sebagian dilakukan oleh petugas Pos secara langsung, ada yang melalui ojek online serta anggota kepolisian yang menyertainya.
Sementara itu banyak keluarga miskin yang tidak menerima Bantuan Gubernur juga PKH, mereka berharap bantuan bisa diterima secara merata oleh keluarga miskin dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan.
“Jangan sampai penerima bantuan orangnya itu-itu juga, misalnya PKH menerima, Bangub menerima, Bantuan Bupati juga demikian,” ungkap salah seorang pemgemudi ojek Maman.
Kapolres Majalengka Ajun Komisaris Besar Polisi Bosmo Teguh Prakoso mengatakan pendistribusian bantuan dari tingkat kabupaten ke kecamatan hingga ke desa dan keluarga sasaran dikawal aparat kepolisian dan TNI. Hal itu demi keamanan di perjalanan maupun tiba di wilayah sasaran.
“Bantuan dan uang tunai disaat krisis dan pandemi sangat rentan konflik sosial. Bantuan harus benar-benar dikawal jangans ampai menimbulkan konflik sosial di masyarakat ,” ungkap Bismo.
Makanya, menurut Bismo, pihaknya akan terus mengawal penuh pendistribusian bansos baik dari Pemerintah Provinsi, Pusat ataupun Kabupaten.
Sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan bagaimana penyebaran virus terjadi, serta apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadi penyebaran.
“Menyampaikan kepada mereka harus tetap berada di rumah apalagi jika mereka telah memiliki cadangan pangan,” katanya.
Sementara itu Camat Kasokandel Andi Hermawan menuturkan, minimnya jumlah penerima bantuan di tiap desa akan sangat rentan konflik.
Karenanya pendistribusian harus benar-benar di kawal betul. Bantuan Gubernur tahap satu di wilayahnya masih sangat terbatas, satu desa ada yang hanya satu keluarga saja yang menerima bantuan desa lainnya ada yang lima keluarga.
“Data memang bukan dari desa, kami mengajukan semua keluarga miskin bisa mendapat bantuan.” Tegas Andi. **Renov**
