Belum maksimalnya penyaluran bantuan sosial (Bansos) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuntut Kementerian Sosial bersama Dinsos segera melakukan evaluasi dan revisi data penerima bansos tahap pertama.
Hal ini karena masih ada temuan masyarakat miskin namun tak mendapat bantuan pemerintah. “Diharapkan penyaluran bansos tahap kedua didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan dengan maksimal,” ucap Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam siaran persnya, Jumat (8/5).
Pihaknya mendorong pemerintah membangun sistem transparansi data penerima bansos, salah satunya dengan membuat situs resmi khusus yang dapat diakses publik. Hal ini penting untuk memudahkan masyarakat mengawasi serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi penyaluran bansos.
“Prosedur pemberian dan penyaluran bansos secara transparan dan terbuka perlu didorong mengingat masih minimnya informasi mengenai siapa saja yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan,” pungkasnya
