Bandung – Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk pembiayaan SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat, bulan Januari dan Februari 2021 belum cair.

Alhasil, tidak sedikit sekolah yang terkendala untuk membayar gaji honorer guru dan tenaga kependidikan.

Menjawab kekhawatiran itu, Dedi Supandi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat menjelaskan, bahwa keterlambatannya disebabkan oleh beberapa kendala, tetapi kini sudah terselesaikan. Namun, Kadisdik Jabar tersebut tidak menyebutkan beberapa kendala itu.

“BOPD sudah kami selesaikan terkait dengan kondisi yang kami lakukan, adalah sebuah desentralisasi anggaran BOPD ini terlimpahkan di cabang-cabang dinas, (Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XII),” kata Dedi Supandi, Selasa (2/2/2021) malam, melalui sambungan telepon.

“Oleh Dinas Pendidikan Jabar secara administratif telah diselesaikan, mudah-mudahan ke depannya ini menjadi sebuah percepatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa di bulan Februari ini BOPD untuk SMA, SMK dan SLB Negeri segera dicairkan.

“Kita sudah ajukan, semoga langsung pembayarannya dirapelkan bulan Januari dan Februari 2021. Ada sekitar tiga atau empat cabang dinas yang masih ada data yang harus dikolab, untuk kelengkapannya,” pungkasnya.

Pada kesempatan berbeda Tajim Kepala Subbagian Keuangan Disdik Jabar menjelaskan, bahwa keterlambatan BOPD karena ada penyesuaian aplikasi dengan pemahaman baru, yaitu data pengajuan dari Cabang Dinas Pendidikan.

Termasuk proses pengajuan dengan publikasi sistem antrian, aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Permendagri.

“Sehingga semua pengajuan sedikit terganggu termasuk gaji (PNS),” kata Tajim, Rabu (3/2/2021) siang.

Pihaknya pun sedang berupaya keras agar dalam minggu-minggu ini bisa cair.

“Insya Alloh satu minggu bisa cair, posisi data perhitungan untuk pengajuan, sudah disiapkan,” paparnya. **TJI**