DPD SWI Jember Tolak Revisi Perubahan Undang Undang Penyiaran

Buletin Kompas Pagi – Sekber Wartawan Bersama ( SWI) Jember, mendukung sikap Dewan Pers dan kalangan praktisi Jurnalistik yang menolak kelanjutan draf RUU Jurnalistik.

Melalui siaran pers, Kamis 16 Mei tahun 2024 Ketua DPD SWI jember, Suyono HS, Menyampaikan kalau sikap DPD jember, mendasarkan pada pernyataan Divisi Humas DPP SWI, Gunawan yang menegaskan bahwa pembahasan tentang Revisi Undang Undang Penyiaran usulan dewan tersebut wajib di kritisi.

Pasalnya menurut Gunawan , ada beberapa draf revisi UU yang menimbulkan kontroversi dan berpotensi mengekang kebebasan pers.

” Mari kita waspadai usul inisiatif DPR yang akan merevisi UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ” Jelas Gunawan.

Salah satunya kata Gunawan, yakni menyangkut Pasal 50 B ayat 2 RUU penyiaran yang di anggap  bertentangan dengan dengan semangat UU NO 40 Tahun 1999 Tentang pers.

Karena dalam Pasal tersebut berisi larangan tentang konten eksklusif Jurnalisme Investigasi.

Padahal selama ini banyak acara di media televisi terkait dengan hasil pendalaman melalui reportase investigasi.

Pasal ini ternyata sebagai reaksi para “penguasa” untuk membatasi kegiatan jurnalisme, yang di kembangkan para jurnalis media melalui podcast dengan memanfaatkan media baru, melalui platform media sosial.

Gunawan berpendapat bahwa jurnalisme investigatif merupakan strata tertinggi dalam karya jurnalistik, karena itu apabila pemerintah melarang aktivitas jurnalistik sama hal nya dengan merendahkan karya jurnalistik.

Pasal lain yang di anggap krusial yakni terkait upaya pemerintah memberi kewenangan kepada KPI untuk menyelesaikan sengketa penyiaran, mengingat selama ini sengketa penyiaran di lakukan oleh Dewan Pers.

” Ini tidak lagi melalui mekanisme Undang undang pers karena dalam pasal 42 UU penyiaran, secara tegas menghapus peran Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa penyiaran, dan itu akan di berikan kepada KPI ” Tegasnya.

Berita Terkini