SUBANG, BKP – Program Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) yang digulirkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui Bank BJB yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil (UMKM) mendapat kritikan dari Komisi II DPRD Kabupaten Subang.
Pasalnya, persyaratan mendapatkan kredit mesra dinilai rumit, waktunya lama dan potongannya terlalu besar mencapai 9% lebih. Tidak sedikit warga yang sudah memproses persyaratan dalam waktu lama dan dinyatakan lolos BI Ceking, namun tetap tidak mendapat kredit tersebut.
Komisi II DPRD Kabupaten Subang, H Karya Zakaria, mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait program Kredit Mesra BJB. Keluhan masyarakat beragam, mulai dari rumitnya persyaratan, proses yang lama berbulan bulan, harus lolos BI Ceking tapi tanpa ada jaminan dapat kredit mesra, hingga potongan admin yang dinilai terlalu besar.
“Saya menerima banyak keluhan dari masyarakat, pelaku UKM, terkait rumitnya untuk mendapatkan kredit mesra dari BJB. Persyaratannya banyak sekali, mulai dari KTP suami istri, KK, pas foto, surat nikah hingga BI Ceking,” ungkap H Karya.
Dia juga menyebut, proses pengajuan yang lama hingga berbulan bulan dan keharusan lolos BI Ceking termasuk yang dikeluhkan oleh warga. Bahkan, kata H Karya, mereka yang lolos BI Ceking saja, kenyataannya banyak yang tidak mendapat kredit mesra.
“Prosesnya lama sampai berbulan bulan. Harus lolos BI ceking pula. Dan mereka yang lolos BI ceking juga, tidak menjamin dapat kredit. Banyak yang lolos BI ceking, tapi tidak dapat kredit,” jelasnya.
Selain itu, tutur H Karya, “Potongan yang dikenakan pada platform pinjaman kredit mesra itu terlalu besar, capai kisaran lebih 9%.”
“Dari platform pinjaman yang Rp5 juta saja, potongan angus capai Rp475 ribu. Ini gede sekali,” imbuhnya.
Pihaknya menyesalkan program yang bagus yang tujuannya untuk membantu ekonomi kerakyatan atau pelaku usaha mikro kecil ini malah tercederai.
“Programnya memang bagus, tanpa agunan tanpa bunga, tujuannya untuk mengatasi rentenir dan bantu pelaku usaha mikro kecil, tapi pada kenyataannya dipotong uang angus,” ucap H Karya.
Terkait program Kredit Mesra yang dikritik DPRD Subang ini, pihak bank BJB belum memberikan tanggapannya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan program kredit tanpa agunan bernama Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) untuk menghindarkan masyarakat dari jeratan rentenir. Program yang bekerjasama dengan bank BJB ini, sudah ada sejak awal kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
BJB Mesra adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan Bank BJB kepada pelaku usaha mikro perorangan yang belum Bankable dengan platform maksimal Rp5 juta berbasis rumah ibadah.
