SUMEDANG,TJI – Isu politik uang disinyalir masih terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Sumedang tahun 2021 ini.
Hal itu, diungkapkan oleh beberapa mantan Calon Kepala Desa (Cakades) yang bertarung dalam Pilkades Serentak Sumedang pada 27 Oktober 2021 kemarin.
Seperti diungkapkan mantan calon kades berinisial D di wilayah Kecamatan Cimanggung mengatakan, jika politik uang itu benar-benar nyata terjadi jelang hari H pencoblosan di Pilkades Serentak.
“Perputan uang itu saya meyakini semuanya melakukannya. Tak terkecuali saya. Namun, saya keluar uang itu untuk operasional tim sukses selama proses pencalonan,” ujarnya.
Diakuinya, jika jauh-jauh hari sebelumnya pelaksanaan Pilkades Serentak, dia sudah membentuk tim sukses dan sudah banyak masyarakat yang siap mendukung untuk memilihnya.
Namun, jelang hari H pencoblosan sejumlah masyarakat yang sudah memilih dirinya itu malah beralih karena sudah menerima sejumlah uang.
“Serangan pajar itu ada, dan nominal uang yang dibagikan itu bervariasi. Dan yang paling besar mengeluarkan uang itulah pemenangnya,” tuturnya.
Hal senada diungkapkan oleh salah seorang mantan calon kades lainnya asal Kecamatan Sumedang Selatan inisial D, jika politik uang itu dilakukan terang-terangan dan tidak ada sanksi tegas terhadap mereka.
“Dalam Pilkades Serentak itu tidak ada lembaga resmi yang mengawasi seperti halnya Pilkada atau Pileg. Jadi politik uang itu bisa bebas terjadi seperti di wilayah saya ini,” ucapnya.
Lebih lanjut D mengungkapkan, bukan hanya politik uang, ada juga calon yang memanfaatkan bantuan pemerintah.
“Calon ada calon yang mengancam warga akan menghapus dari daftar penerima bantuan pemerintah jika tidak memilih dirinya. Bahkan, sebelum hari pencoblosan tim dari calon tersebut membagikan bantuan dari pemerintah dengan dalih itu merupakan hasil jerih payahnya,” ungkapnya.
Dia berharap, agar pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga seperti halnya Bawaslu yang mengawasi proses Pemilihan Kepala Daerah ataupun Pemilihan Legislatif.
Karena, menurutnya, jika hal ini terus dibiarkan, maka politik uang dalam pemilihan kepala Desa susah untuk dihindari.
“Jangankan Pilkades Serentak, Pemilihan Umum saja rentan politik uang. Tetapi setidaknya jika ada lembaga yang mengawasi khusus dalam Pilkades Serentak, tentunya politik uang bisa ditekan seminimal mungkin. Sehingga, para Kades menang itu benar-benar berkualitas dan dapat memajukan Desa tersebut,” ujarnya.
