Banyak politisi dan Calon Kepala Daerah dinegeri ini yang seolah tidak memiliki pilihan objektif untuk membantu masyarakat serta memahami berbagai perubahan situasi politik yang selalu menghambat kecerdasan bangsa, tidak pro rakyat, sangat kurang membantu mensejahterakan rakyat, bahkan banyak yang tidak mau memahami kebutuhan rakyatnya, sehingga masyarakat dihadapkan pada situasi yang semakin hari semakin memprihatinkan.
Kecenderungan politisi hingga kini tidak lagi membangun kesadaran masyarakat untuk berpikir objektif terhadap kemajuan negeri pada masa yang akan datang, tetapi kebanyakan dari mereka lebih memiliki hobi untuk membangun dinasti kekuasaan dan memperkaya dirinya sendiri. Masyarakat pun sudah mengalami dari banyaknya program dan proses dari penguasa sebelumnya yang telah berjalan, namun, tidak membuktikan sebuah perubahan terhadap kehidupan dan status sosial masyarakat itu sendiri, padahal selama ini sering sekali para politisi dan calon kepala daerah ataupun yang sudah terpilih dan menjabat menggembar-gemborkan akan merubah berbagai bidang demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Adapun paradigma baru tentang koalisi politik tidak lagi menjadi konsep politik yang UP TO DATE dimata masyarakat, bahkan menimbulkan kejenuhan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat ataupun politisi yang seolah mendukung dan memahami keinginan ataupun kebutuhan masyarakat. Faktanya, masyarakat banyak dipertontonkan oleh besarnya kepentingan para elit politik untuk menguasai berbagai lini kekuasaan. Sudah barangtentu hal ini dapat menimbulkan pergeseran sikap dan perilaku masyarakat. Dan hal ini merupakan efek dari lahirnya pola pikir masyarakat yang antipati terhadap partai politik, calon ataupun kepala daerah.
Kekuatan politik selama ini, tidak pernah menjamin lahirnya sebuah stabilitas keamanan dan ekonomi masyarakat karena politiknya dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat, yakni kepentingan pribadi, parpol ataupun golongannya.
Pemerintah yang baik dan akuntabel dapat dilakukan jika kesadaran para politisi dapat seimbang dengan aspirasi masyarakatnya. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka peristiwa politik masalalu akan kembali terjadi walaupun dalam bentuk dan pola berbeda.
Yang harus menjadi tujuan utama, yaitu bagaimana menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Jika hal ini dapat di lakukan maka stabilitas politik akan berjalan lebih baik. Begitupula dengan pola dan konsep pembelajaran politik pada masyarakat harus didahului dengan sikap dan perilaku serta etika yang dimiliki para politisi saat ini.
Setiap calon yang ingin menjadi Bupati, Walikota ataupun Gubernur harus bisa menjelaskan ke publik bahwa kerangka kerja politik pemerintah daerah (Bupati/Wakil Bupati, Gubernur bersama SKPD) dalam membangun daerah yang maju dan dapat mensejahterahkan masyarakat adalah tergantung kepada kemampuan kepala daerahnya. Yaitu, mereka yang betul-betul memahami kedudukan daerah dengan potensi keunggulan yang ada untuk dikelola dalam sistem pemerintahan terpadu. Pemerintah Daerah juga harus memahami potensi Sumber Daya Alam yang dikelola sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam hal itu butuh kemampuan menagemen kepemimpinan yang kuat serta kejujuran serta yang benar-benar memiliki hati nurani.
Sebuah konsep, brand politik, desain strategi, produk visi dan program kerja kepemimpinan daerah harus berkesinambungan dengan kesiapan SDM Kepala Daerah dan Birokrasi serta disempurnakan dengan niat totalitas pengabdian.
Dalam hal ini, konsep visi dan program tidak hanya bertumpu dan bertengger pada gagasan kosong yang bermodus pembodohan publik dan tipu-tipu rakyat, oleh karena itu penting para calon melalui timsesnya menjelaskan bagaimana langkah political will dalam merealisasikan sejumlah program pembangunan yang ditetapkan dalam visi misinya untuk menjawab kebutuhan pembangunan, menjadi karya kepemimpinan sebagai penentu kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
**Agus Jaya Sudrajat (Wakil Ketua Umum Forum Media Indonesia Bersatu dan Ketua DPC Ormas Laskar Banten Kota Bandung)**
