Kabupaten Bandung, TJI – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otto Iskandardinata atau yang dulunya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang merupakan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami sakit agar mendapatkan pelayanan medis sebagaimana mestinya.
RSUD Otto Iskandardinata memang menggantikan RSUD Soreang lama yang berlokasi di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1. Sedangkan RSUD baru ini beralamat di Jalan Gading Tutuka, Soreang. Dan telah diresmikan oleh Dadang Naser pada saat masih menjabat Bupati Kabupaten Bandung. Tepatnya diresmikan pada Kamis, 28 Januari 2021 lalu.
Namun sangat disayangkan, walaupun sudah berubah alamat, nama serta dengan Gedung yang begitu megah serta mengahabiskan dana miliyaran rupiah ini, dalam hal pelayanan masih dinilai sangat kurang memuaskan serta dianggap masih banyak merugikan masyarakat miskin yang sakit.
Banyaknya keluhan dari masyarakat yang terjadi dari dahulu seolah membuat RSUD tersebut belum mengalami perubahan serta belum sanggup memberikan kenyamanan bagi masyarakat atau memberikan pelayanan yang baik bagi warga, sebagaimana tugasnya sebagai pemberi bantuan medis atau tenaga Kesehatan untuk masyarakatnya.
Selain itu, masyarakat mempertanyakan sumpah profesi dari para oknum pegawai RSUD itu, mengingat profesi dan tugas mereka jelas sebagai tenaga kemanusiaan serta pegawai pemerintah yang digaji oleh rakyat, serta yang seharusnya menjalankan tugas juga memberikan pelayanan yang tulus ataupun pelayanan yang membuat masyarakatnya nyaman.
Berdasarkan pantauan awak Media Times Jurnalis Indonesia dilapangan, ditemui banyak masyarakat yang mengeluhkan serta mendapatkan pelayanan yang tidak layak dari para oknum pegawai di RSUD tersebut.
Seperti yang dikeluhkan oleh ER, salah satu warga yang sedang mengantar anak saudaranya yang sedang sakit kejang-kejang. ER menuturkan pada saat sampai ke IGD, salah seorang oknum dokter di rumah sakit itu menyebutkan terhadap pihaknya bahwa ruangan penuh, dan ditawarkan agar masuk keruangan VIP. Supaya anaknya segera mendapatkan penanganan medis dengan segera. “Anak saudara saya sakit dan mengalami kejang-kejang, namun saat di IGD ada dokter yang mengatakan bahwa semua ruangan penuh, dan menawarkan agar anak saudara saya dirawat di ruang VIP aja. Padahal kami sudah mengatakan bahwa kami warga miskin, tidak punya uang dan tidak sanggup bayar”, tutur ER terhadap awak media saat berteduh dan minum kopi disalah satu warung yang ada diarea RS tersebut.
ER pun mengatakan bahwa dirinya pernah mengalami hal yang tidak mengenakan sebelumnya, yaitu saat anaknya sakit, dan Ketika dibawa ke RS tersebut, mendapat pelayanan yang tidak nyaman. Selain itu, selalu disarankan agar membeli obat diluar oleh pihak RS, dengan alasan obat di RS habis.
“Sudah dua kali saya membawa anak saya ke RS ini, pertama pada saat RS ini ditempat lama, dan keduanya ditempat ini. Pada saat anak saya sakit, dengan memakai BPJS kelas 3, tapi pelayanannya tidak mengenakan, apa karena saya pakai BPJS kelas 3 atau tidak bayar langsung?,” kata ER.
Selain itu, ER mengaku beberapa kali diminta untuk membeli obatnya diluar RS, dengan alasan obat di RS tersebutnya selalu habis.
“Terus obatnya selalu disuruh beli diluar, alasan orang RS ini karena obat disini habis, lalu buat apa saya bayar iuran BPJS tiap bulan kalau harus mengeluarkan uang lagi untuk beli obat anak saya saat dirawat disini?, masa selalu habis?, kami bukan orang mampu, dan saya hanya hidup sebagai kuli”, ungkap ER.
Adapun warga Ciwidey yang lama menunggu dikursi roda diruangan IGD, hal yang sama diungkapkan para pegawai RSUD tersebut, yaitu alasannya ruangannya penuh semua, dan ditawari agar menggunakan fasilitas umum atau dengan kata lain fasilitas yang berbayar.
“Saya kesini untuk mengantar orangtua saya berobat, karena kondisinya sudah parah dan harus segera diobati atau dirawat, dan saat ke IGD dan mau daftar, pegawainya mengatakan ruangan penuh, malah ditawarkan oleh pegawainya agar masuk perawatan berbayar langsung, sudah jelas kami warga tidak mampu, dan akhirnya orangtua saya hanya diam dikursi roda seharian diruang IGD itu” ujar warga yang enggan disebutkan nama dan identitasnya.
Sangat disayangkan, ada beberapa pihak yang mengantar keluarganya yang sakit dan merasa penasaran serta meragukan keterangan dari para pegawai itu, dan mencoba mengecek ketiap ruangan dari RS yang memiliki 3 lantai ini, dan mereka mengatakan sangat prihatin, mengingat ditemuinya banyak ruangan yang masih kosong.
“Karena saya memperhatikan beberapa pasien yang miskin seolah dibiarkan menunggu lama, dan kurang mendapatkan perawatan serta tidak segera diberikan ruangan, akhirnya saya penasaran dan mencoba melihat ke beberapa ruangan ditiap lantai RS ini. Saya dan sepupu saya ngecek secara gantian, ternyata masih banyak ruangan dan tempat tidur yang kosong”, katanya.
Mengingat awak media Times Jurnalis Indonesia juga sedang mengurus dan menunggu adiknya yang sakit dan dirawat di RS itu, tepatnya disalah satu kamar yang berada diruang Mawar kelas 3. Dengan menggunakan SKTM, dan dirasakan pelayanan terhadap adiknya jauh dari kelayakan.
Jelas, disalah satu kamar yang berada diruang Mawar tempat adiknya dirawat terdapat 3 Kasur yang masih kosong. Dan berdasarkan pemantauannya, banyak terlihat pasien yang menunggu serta tidak mendapatkan kamar.
Bahkan ada pasien lainnya menggunakan SKTM, namun sering telat diberi atau diganti infusan, kurang mendapatkan obat serta sering terabaikan dan ditunda-tunda saat diminta membersihkan darah atau nanah dari bagian luka pasien itu.
Yaitu NR merupakan warga Ciluncat Kecamatan Cangkuang, NR sedang menunggu suaminya yang sakit di RS itu, namun NR merasa sedih akan sikap acuh dari para pegawai ataupun perawat yang ada di RS tersebut.
“Suami saya kan sakit, tapi BPJS nya sedang diproses, dan katanya bisa beres 6 hari lagi. Sedih aja suami saya kaya kurang diperhatikan, saya kadang harus beberapa kali minta infusan karena infusannya habis, obat aja selalu telat. Saya harus beberapa kali dan bolak-balik ngomong ke perawat, apa karena kami orang miskin belangsak, jadi kami harus bolak-balik minta atau memohon supaya dapat obat dan infusan dengan cepat?”, kata NR.
Dengan banyaknya keluhan masyarakat dan dinilai banyaknya tindakan bisnis di RSUD tersebut, dan semakin banyak pihak yang menyayangkan akan sikap serta pelayanan RSUD Otto Iskandardinata ini. Masyarakat menilai, belum adanya perubahan sikap dan pelayanan yang baik dari dahulu mengenai RS milik Pemkab Bandung ini.
Maka, banyak pihak berharap agar Bupati dan jajarannya, beserta Direktur Utama dari RS itu mengadakan evaluasi atau pengawasan secara khusus, dan bertanggungjawab mengenai ketidak nyamanan dalam hal pelayanan terhadap ribuan warga, terutama warga yang menggunakan SKTM ataupun BPJS.
Setelah dikirim surat konfirmasi sejak tanggal 22 November 2021, hingga berita ini diturunkan tidak jawaban ataupun tanggapan dari pihak RSUD Ottoiskandardinata tersebut. **AJS**
