BKP – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, lokasi menjadi salah satu penyebab mengapa kemiskinan di Tanah Air masih terjadi.

Hal tersebut karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas sehingga banyak daerahnya yang sulit tersentuh.

“Kemiskinan di negara kita bukan hanya tentang kultural atau struktural, tapi juga ada kemiskinan spasial. Kemiskinan yang diakibatkan karena lokasi itu yang daya ungkitnya lebih sulit,” kata Muhadjir.

Ia mengatakan, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilihat hanya berdasarkan angka statistik.

Perlu tindakan nyata di lapangan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi.

Menurut dia, semakin kecil angka kemiskinan, maka daya ungkitnya lebih kuat.

Jika diistilahkan dalam ekonomi, kata dia, dibutuhkan COR (Capital Output Ratio) yang lebih besar.

“Contohnya di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur membutuhkan COR yang lebih berat dibandingkan daerah lain untuk bisa memperoleh output yang sama,” kata dia.

Penyebabnya, kata dia, di wilayah tersebut masih banyak masalah yang harus diselesaikan.

Menurut Muhadjir, angka yang semakin berkurang merupakan indikator untuk lebih fokus memberikan perhatian melalui berbagai upaya yang lebih besar dalam mengatasinya.

“Kalau kemiskinan kultural bisa diatasi dengan perubahan perilaku, kemiskinan struktural diatur dengan tindakan-tindakan yang bersifat struktural seperti mengubah Surat Keputusan (SK) atau melalui tindakan kohersif,” kata dia.

Namun dalam pelaksanaannya, kata dia, kemiskinan spasial sangat sulit ditangani karena keterlambatan. Hal tersebut karena luasnya wilayan Indonesia dan banyak pulau-pulau kecil di dalamnya.

“Jadi kalau ada orang miskin, meskipun hanya 50 di pulau terpencil itu akan lebih sulit dan membutuhkan COR lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang lebih mudah dijangkau,” kata dia.

Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai penanganan kemiskinan, kata dia, kebijakan-kebijakan yang ada saat ini belum benar-benar menyentuh yang ada di lapangan.

Penyebabnya antara lain karena kebijakan hanya mengacu pada data kuantitatif.

“Padahal pendekatan kualitatif meskipun mungkin tidak dapat menarik kesimpulan secara pasti, tapi dengan melihat persoalan satu kasus secara mendalam akan mampu merepresentasi kasus-kasus lain yang mungkin terjadi di tempat lain,” tutur Muhadjir. Dengan demikian, Muhadjir berkesimpulan bahwa untuk mengatasi persoalan bangsa diperlukan strategi dan tindakan nyata di lapangan. Termasuk pengentasan kemiskinan.