Para Kades Di Sumedang Mengeluh Karena Banyak Bansos Yang Tidak Tepat Sasaran

Para Kepala Desa di Sumedang mengeluhkan banyaknya Bantuan Sosial (Bansos) dari program Gubernur Jawa Barat bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang salah sasaran.

Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Apedesi Darmaraja, Oo Soemantri meminta agar Bantuan Sosial (Bansos) berupa paket sembako dan uang dari Provinsi Jawa Barat bagi warga terdampak Covid-19, yang salah sasaran karena penerimanya sudah meninggal dunia. Dapat disalurkan kepada ahli warisnya ataupun warga lain yang layak mendapatkan bantuan.

“Tentunya kita sangat berterimakasih kepada Bapa Gubernur atas programnya melalui kantor Pos, karena warganya mendapatkan bantuan sosial. Namun disayangkan bantuan tersebut banyak yang salah sasaran. Bahkan yang sudah meninggal dunia 6 tahun silam juga masih mendapatkan bantuan tersebut,” Kata Oo Soemantri yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja pada Senin (27/4).

Adapun data yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) terdapat 72 orang, yang sudah meninggal 6 orang dan yang mendapatkan PKH 1 orang. Sementara yang mendapatkan bantuan dari program Gubernur Jawa Barat ada 32 orang yang sudah meninggal dunia 1 orang dan 2 orang sudah mendapatkan program PKH dan BPNT.

“Kalau untuk yang Kemensos masih mending ada tahap verifikasi dan Validasi dulu ke desa, untuk mengecek apakah nama-nama tersebut masih ada atau tidak. Hanya saja desa tidak diberikan kewenangan untuk mengalihkan apabila ada yang sudah meninggal. Berbeda dengan bantuan yang dari Provinsi, barangnya tiba-tiba ada di Kantor Pos dan siap kirim,” ucapnya.

Untuk itu, sambung Oo, daripada Bansos yang berupa paket sembako dan uang tersebut ditarik kembali oleh Kantor Pos karena penerimanya sudah meninggal dunia. Alangkah baiknya bantuan tersebut disalurkan kepada ahli warisnya ataupun terhadap masyarakat yang layak mendapatkan karena terdampak Covid-19.

“Jadi, daripada ditarik kembali, mending dialihkan kepada ahli warisnya ataupun warga lainnya yang layak. Kan lebih bermanfaat, terlebih untuk saat ini banyak warga yang terdampak akibat pandemi corona ini,” tegasnya.

Oo menuturkan, selain banyak warga yang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan. Banyak juga penerima Bansos yang double, dimana si penerima sudah mendapatkan bantuan dari program lainnya, seperti program PKH dan sembako.

“Kejadian ini terjadi diseluruh Desa di Kecamatan Darmaraja dan mungkin juga terjadi di seluruh desa Se-Sumedang. Untuk itu saya dan para Kepala desa lainnya, berharap bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dan layak menerima bantuan tersebut,” tandasnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Kepala Desa Cimungkal Kecamatan Wado, Dede Rustandi mengatakan, di desanya terdapat dua orang yang sudah meninggal sekitar 6 tahun yang lalu masuk dalam daftar penerima bantuan warga terdampak Covid-19.

“Selain warga yang sudah meninggal, satu lagi warga penerima bantuan sudah tidak berdomisili di Cimungkal,” kata Dede beberapa waktu lalu.

Akibatnya, sambung Dede, dengan adanya program bantuan bagi warga terdampak Covid-19 ini, malah membuat dilema pihak Pemerintah Desa (Pemdes). Pasalnya selain tidak tepat sasaran, jumlah kuota yang didapat, tidak sesuai dengan pengajuan dari Desa.

Akibatnya, Pemdes yang menjadi sasaran kekesalan warga yang tidak mendapatkan bantuan. Karena saat ini hampir semua warga mengaku terdampak Covid-19.

“Kalau untuk program warga non-DTKS alias warga yang menjadi rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi COVID-19, saya tidak tahu data yang mana yang menjadi patokan dari Kemensos. Kemudian untuk bantuan dari Provinsi Jabar, hingga saat ini juga kita belum mengetahui atau mendapatkan kabar berapa jumlah warga yang akan mendapatkan bantuan,” tandasnya.

Kurang nya tingkat akurasi data yang dimiliki pemerintah beserta jajarannya yang menjadikan program bantuan sosial covid – 19 ini masih banyak yang tidak tepat sasaran dan belum diterima langsung oleh warga yang membutuhkan .

Berita Terkini