Kabupaten Garut, BKP – Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes demo di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Garut.

Mereka mendorong Bupati Garut segera menandatangani Afirmasi dan penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk honorer nakes dan non-nakes.

Menurut Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes & Non-nakes (FKHN) Kabupaten Garut Emul Mulyana, mereka terpaksa turun ke jalan karena melihat ada diskriminasi pemerintah terhadap honorer.

• 

Sesuai pemetaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah nakes yang diangkat PPPK tahun ini seharusnya sekitar 1.748 orang. Sementara, kuota yang disiapkan Kabupaten Garut hanya 100 orang.

“Kalau hanya 100, lantas yang 1.648 mau dimatikan?,” kata Emul Mulyana kepada JPNN.com, Senin (4/7).

Selain menuntut tambahan formasi, FKHN juga mendesak adanga afirmasi dalam seleksi PPPK 2022.

Memang, kata Emul Mulyana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah menyatakan akan ada regulasi terkait afirmasi untuk honorer nakes dalam seleksi PPPK tahun ini.

Namun, kata dia, sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan PermenPAN-RB untuk nakes itu diterbitkan.

Dia khawatir sampai pelaksanaan seleksi, rekrutmennya masih menggunakan PermenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2021 yang tidak ada aifrmasi bagi honorer. Akibatnya banyak honorer yang tersingkir oleh lulusan fresh graduate.

“Kami minta keadilan. Honorer nakes juga sangat berperan penting dan telah teruji saat pandemi Covid-19 menjadi garda terdepan,” tegasnya lagi.

Para honorer nakes dan non-nakes ini saat demo membawa spanduk dan poster yang isinya beragam. Ada yang serius, tidak sedikit pula pesannya bikin senyum-senyum. Contohnya, jangan matikan keadilan, matikan saja mantanku.

Ada juga tulisan Garut bangkit, nakes dan non-nakes bangkrut. Jika bukan untuk keadilan, lebih baik Aku rebahan, dan masih banyak lagi.

Setelah empat jam aksi berjalan, Emul Mulyana dan para pendemo akhirnya bisa bernapas legas. Sebab, bupati mau menerima dan mendukung tuntutan FKHN.

“Pak Bupati berjanji akan meneruskan ke Kemenkes, KemenPAN-RB, Menkeu,” ujar Emul Mulyana. ***