Lembang, KBB – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmen penuh dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Komitmen itu dituangkan dalam kegiatan Diseminasi Hilirisasi Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi Aparatur Desa, yang digelar di Ballroom Hotel Novena Lembang, Kamis (30/10/2025).

Acara yang diprakarsai oleh Inspektorat Daerah KBB ini menjadi tonggak penting dalam membangun budaya antikorupsi di seluruh lini birokrasi daerah, mulai dari level pimpinan hingga aparatur desa.

Kepala Inspektorat Daerah KBB, Yadi Azhar, menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan penindakan semata. Menurutnya, korupsi hanya bisa diberantas jika dibarengi dengan pembenahan mental, sistem, dan kesadaran moral seluruh penyelenggara pemerintahan.

“Gerakan antikorupsi harus dimulai dari hulu, yakni dari niat dan komitmen pribadi setiap aparatur. Pemerintahan yang bersih lahir dari integritas individu yang kuat. Dan desa adalah titik awal dari perubahan itu,” ujar Yadi.

Ia menambahkan bahwa penandatanganan dokumen komitmen antikorupsi bukan sekadar formalitas, melainkan simbol pengikat moral yang menegaskan keseriusan aparatur dalam menghindari praktik koruptif.

“Dokumen ini bukan hanya tanda tangan di atas kertas, tetapi pernyataan sikap. Setiap pejabat publik harus sadar bahwa kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga,” tegasnya.

Yadi juga mengungkapkan bahwa penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi salah satu strategi penting dalam mencegah penyimpangan. Melalui SPIP, setiap kebijakan dan anggaran pemerintah dapat diawasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Ia menilai, pendekatan represif seperti penindakan hukum harus diimbangi dengan upaya preventif dan edukatif. “Kita tidak ingin aparatur belajar dari ketakutan, tetapi dari kesadaran. Karena pencegahan jauh lebih bernilai daripada penyesalan,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kini mendorong desa menjadi pelopor gerakan antikorupsi. Desa dianggap sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik sekaligus cermin kepercayaan warga terhadap negara. Dengan demikian, keberhasilan membangun integritas di tingkat desa akan berpengaruh langsung terhadap citra pemerintahan daerah.

“Desa yang bersih adalah fondasi kabupaten yang kuat. Kalau akar pemerintahan sudah jujur, batang dan daunnya pasti tumbuh sehat,” kata Yadi Azhar.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Daerah KBB meneguhkan tekad untuk menjadikan nilai amanah, integritas, dan akuntabilitas sebagai roh penyelenggaraan pemerintahan. Langkah kecil dari setiap aparatur dipercaya akan membawa perubahan besar bagi Bandung Barat yang lebih bersih dan dipercaya rakyat.

Di bawah semangat “Bandung Barat Amanah”, pemerintah daerah menegaskan bahwa tata kelola yang bersih bukan lagi sekadar slogan birokrasi, melainkan gerakan moral yang harus menjadi budaya kerja seluruh ASN dan aparatur desa. Red DR/Diskominfotik. ***