Jakarta, BKP – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK) menyoroti dana APBN yang digunakan untuk pembangunan Persemayan Toba, dilokasi Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Tobasa.
LSM KOREK yang dikenal selalu membela dan menyuarakan aspirasi juga penderitaan dari rakyat kecil, ingin selalu terdepan membela dan memperjuangkan kepentingan dan ketidak adilan yang menimpa masyarakat kecil, sesuai dengan visi, misi serta mottonya yaitu ‘Bangkit Demi Kebenaran’. Maka, mereka pun bergerak cepat dan meminta pihak Kementerian LH agar transfaran juga bersikap bijak dalam permasalahan yang terjadi di Desa Motung itu.
Dalam hal ini, LSM KOREK menduga adanya kejanggalan dan ketidaksesuaian pengelolaan APBN untuk pembangunan Persemayan Toba ini, sehingga mereka melakukan Audiensi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kamis, (16 Juni 2022).
Saat Audiensi, LSM KOREK pun diterima dan disambut baik oleh Humas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, sangat disayangkan, pihak dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Asahan Barumun tidak ada yang hadir.
Ketidakhadiran dari pihak BPDASHL itupun tanpa memberikan penjelasan atau alasan yang relevan sama sekali. Sedangkan pihak DPP LSM KOREK sudah melayangkan surat permintaan audensi sejak beberapa waktu lalu.
Pada saat audensi, Ketua Umum DPP LSM KOREK, Khadafi Pane, SH, beserta rombongannya menyampaikan aspirasi dan beberapa keberatan dari pembangunan Persemayan itu. Kemudian pihak humas dari pihak Kementerian LH menyatakan akan segera diproses dan ditanggapi. Selain itu, pihak Kementerian LH akan mengundang LSM KOREK pada kesempatan berikutnya, serta akan menghadirkan pihak BPDASHL Asahan Barumun.
Sehubungan dengan itu, Ketua Umum DPP LSM KOREK (Khadafi Pane, SH) merasa sangat kecewa dengan tidak hadirnya pihak BPDASHL Asahan Barumun, dan dirinya akan melakukan Aksi Unjuk rasa dalam waktu dekat ini didepan Kantor Kementerian LH. (AJS)
