Bandung – Salah satu organisasi masyarakat (Ormas) menemukan adanya suatu dugaan kejanggalan terhadap proyek hibah dari Kementerian PUPR ke PDAM Tirta Wening Kota Bandung senilai Rp 45 miliar.
Dana itu dikucurkan dari Pemerintah Pusat untuk penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), namun sampai saat ini diduga belum diselesaikan padahal seharusnya sudah bisa dinikmati oleh MBR.
Adapun Ketua Tim Investigasi dari Ormas Manggala Garuda Putih, Agus Satria yang menyayangkan atas kejadian tersebut, karena ribuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seharusnya sudah merasakan manfaatnya, tapi belakangan ternyata belum terselesaikan. Dari itulah pihaknya akan melakukan unjukrasa besar besaran untuk menyuarakan dugaan tersebut.
Ormas Manggala Garuda Putih berencana akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Walikota Bandung, Jalan Wastukencana dan di Kantor PDAM Kota Bandung Jalan Badak Singa.
“Kami rencana akan demo ke Kantor Walikota Bandung dan kantor PDAM, Jumat 26 Februari 2021 ini, surat pemberitahuan sudah kami layangkan ke Polrestabes Bandung,” ujarnya.
Aksi unjukrasa ini menurut Agus Satria, tiada lain untuk menyampaikan aspirasi di depan publik agar masyarakat mengetahui secara langsung.
“Kami menduga PDAM Tirta Wening Kota Bandung mencari keuntungan demi kepentingan kelompok. Padahal ini program untuk kepentingan masyarakat miskin di Kota Bandung. Ini sangat memalukan,” ujarnya.
Dari itulah, Agus Satria menyatakan mendesak Walikota Bandung segera mengganti pimpinan PDAM Tirta Wening Kota Bandung, karena sudah tidak mampu melaksanakan program yang menjadi harapan masyarakat bandung khusus MBR.
Mendesak Walikota Bandung agar berani mendorong laporan Ormasnya tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan direksi dan jajaran PDAM terkait program MBR kepada pihak aparatur penegak hukum yakni Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
Selain itu, menurut Agus Satria, pihaknya mendesak walikota untuk segera memerintahkan pihak PDAM Tirta Wening menuntaskan program penyediaan air bersih untuk MBR.
Kemudian meminta Walikota Bandung untuk memberikan informasi transparan kepada masyarakat terkait tindak lanjut dari program MBR tersebut. ***
