Kota Bandung – Baru-baru ini, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2023, gelontarkan Rp200 miliar untuk anggaran kerjasama daerah dan perjalanan dinas ke luar negeri.
Rinciannya, Rp37 miliar lebih untuk perjalanan dinas luar negeri (PDLN), dan Rp154 miliar lebih untuk anggaran kerjasama daerah.
Tetapi, Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Iman Tohidin saat dikonfirmasi via whatsapp meminta wartawan bertanya kepada PPTK-nya langsung.
“Boleh, silahkan konfirmasi ke Iman Maulana (PPTK) di kantor.(Mangga bade konfirmasi tepang iman maulana (pptk) ka kantor. haturnuhun,” tulisnya.
Iman Maulana yang ditemui di kantornya beberapa saat kemudian membenarkan ada anggaran miliaran untuk kerjasama itu.
“Jadi yang pertama kami konfirmasi dulu. Jadi yang di kami, hanya PDLN (perjalanan dinas luar negeri) saja,” katanya, Jumat (3/3/2023).
“Yang kerjasama daerah itu di humas bukan di kita, kita hanya bagian fasjawas (Fasilitasi dan Pengawasan),” tambahnya.
Humas itu sekarang lanjutnya sudah gabung dengan persidangan. “Jadi bisa dikonfirmasi ke persidangan, saya juga nggak tahu yang anggaran Rp154 miliar,” terangnya.
Dijelaskan Iman, anggaran PDLN Rp37 miliar itu dipersiapkan untuk 120 anggota dewan.
“Tahun ini belum ada realisasinya, memang,” terangnya.
Soal PDLN 2022, Iman menjelaskan nilai anggarannya Rp3 miliar lebih.
“Angkanya jauh lebih kecil, karena tahun 2022 itu masih suasana Covid-19. Jadi anggaran yang dipersiapkannya hanya 3 miliar saja. Anggaran itupun, akhirnya tidak dipakai.” terangnya.
“Tetapi bukan silpa (selisih anggaran), melainkan anggarannya dialihkan ke sosper (Sosialisasi Perda),” terangnya.
Kasubag Humas Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, M Hafidz SH mengatakan anggaran itu tidak ada.
“Seingat saya tidak ada anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dan kerjasama daerah,” elaknya.
Menanggapi soal itu, Ketua Perhimpunan Pimpinan Redaksi Independent Indonesia (PPRI), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat, Agus Jaya Sudrajat, mengatakan anggaran ratusan miliar itu menandakan DPRD Jabar seperti tidak peduli dengan kondisi rakyatnya.
Menurut Agus Jaya, permasalahan ini sebetulnya tidak hanya terjadi di Provinsi Jawa Barat saja, namun di Kabupaten Bandung juga ada.
“Kabupaten Bandung juga menganggarkan Rp77,3 miliar untuk perjalanan dinas DPRD Kabupaten Bandung,” katanya.
Agus Jaya mengatakan, pemerintah pusat lewat kementerian keuangan sebetulnya sudah membatasi anggaran perjalanan dinas itu.
“Seperti di moratorium lah. Akan tetapi dalan perjalanan teknisnya. Pemerintah daerah tetap mempunyai pendapat yang berbeda. Mungkin baginya perjalanan dinas masih diperlukan. Dan ini menurut kami hal yang tidak logis dan mereka seolah kurang peka terhadap kondisi rakyat saat ini” tegasnya.
Agus Jaya menyesalkan, mengingat anggaran itu tidak ada urgensi perjalanan dinas itu, untuk masyarakat Jawa Barat. Yang ada menghabis-habiskan anggaran saja.
“Menurut yang kita teliti, secara akademis, perjalanan dinas itu seperti menjadi sumber pendapatan atau seolah jadi uang saku tambahan bagi ASN terutamanya anggota DPRD,” ucapnya.
Agus Jaya menambahkan, padahal masyarakat saat ini masih susah. Pemerintah pusat juga masih mencoba membangkitkan ekonomi kecil dengan cara membagikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.
“Karena itu muncul kesan peran DPRD ini seolah-olah kerjanya cuma menghabiskan anggaran saja, dan kami sebagai rakyat hanya dipersilahkan melihat serta mendengar mereka yang seolah mampang-mumpung untuk menghabiskan uang rakyat selama menjabat” pungkasnya. ***
