Buletin Kompas Pagi — Sabtu 19 Oktober 2024 telah di adakan pembentukan tim Koordinator Kecamatan (Korcam) di tiga kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, dan Cisarua, yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Tim Korcam ini diharapkan dapat menjalankan tugas strategis dalam mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah daerah, seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur, serta pengembangan sektor ekonomi lokal.
Pembentukan tim ini juga bertujuan mempererat hubungan antar-kecamatan, sehingga masalah di wilayah-wilayah tersebut dapat diatasi dengan lebih cepat melalui kolaborasi yang efektif. Dalam kesempatan yang sama, koalisi HADE yang terdiri dari PDI, Nasdem, Perindo, dan Partai Buruh turut mengadakan konsolidasi untuk memperkuat kerja sama politik.
Selain membentuk tim Korcam, konsolidasi ini juga fokus pada rekrutmen saksi untuk pemilu mendatang, memastikan adanya dukungan kuat dan pengawasan transparan di setiap tahap pemilihan.
Para kader diharapkan bekerja secara maksimal demi kemenangan HADE, dengan mensosialisasikan program-program koalisi melalui metode door to door, agar visi misi dan program dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat dengan lebih efektif.
Terkait program pro rakyat, selain program BPJS gratis, Rantang Berkah untuk lansia, Perempuan Berkah, dan melahirkan gratis, pemerintah daerah juga meluncurkan program baru untuk memberantas Bank Emok.
Program ini memberikan modal usaha tanpa bunga dan tanpa jaminan, di mana bunga pinjaman disubsidi oleh pemerintah daerah.
Program ini dirancang untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha tanpa harus terjerat dalam praktik rentenir atau pinjaman berbunga tinggi, sehingga usaha kecil menengah dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Terkait sistem zonasi PPDB, yang merupakan program pemerintah pusat, banyak pihak berharap agar kebijakan ini dikaji ulang.
Pembahasan mengenai perbaikan sistem ini sudah masuk dalam agenda Komisi 10 DPR RI, mengingat banyaknya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya, seperti ketimpangan akses pendidikan dan potensi pungli.
Sistem zonasi diharapkan dapat diperbaiki agar lebih adil dan efektif dalam memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh siswa di Indonesia.
Dengan adanya program-program ini, pemerintah daerah berharap seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari berbagai inisiatif yang telah diluncurkan, demi tercapainya kesejahteraan yang lebih merata, serta perbaikan pada kebijakan-kebijakan pendidikan seperti PPDB zonasi.Red Derry.
