Bandung Barat — Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung Barat, Agus Mulyadi, S.E., melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya tindak lanjut hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kabupaten. Ia menegaskan, Musrenbang telah kehilangan makna jika hanya dijadikan rutinitas tahunan tanpa realisasi nyata bagi masyarakat desa.
“Kami sudah cukup bersabar. Musrenbang seharusnya bukan acara tahunan yang berhenti di notulen rapat. Di balik setiap usulan desa, ada kebutuhan hidup warga yang menunggu solusi — dari jalan rusak, infrastruktur dasar, sampai pemberdayaan ekonomi. Kalau aspirasi ini terus diabaikan, kami akan bersuara lebih keras,” tegas Agus Mulyadi, usai audiensi bersama Komisi I DPRD KBB di Gedung DPRD, Senin (13/10/2025).
Agus Mulyadi S.E. Ketua Apdesi KBB
Audiensi tersebut dihadiri perwakilan APDESI dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Forum itu menjadi ajang penyampaian langsung keresahan para kepala desa terkait banyaknya usulan pembangunan yang tidak kunjung diwujudkan, meski sudah berulang kali masuk dalam daftar prioritas Musrenbang.
Agus menilai, ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil Musrenbang bisa berakibat fatal terhadap kepercayaan publik di tingkat akar rumput.
> “Desa adalah ujung tombak pemerintahan. Kalau desa terus dibiarkan berjuang sendiri tanpa dukungan anggaran yang memadai, bagaimana mungkin pembangunan bisa berjalan merata? Kami tidak minta istimewa, kami hanya minta keadilan pembangunan,” ujarnya menegaskan.
Sandy Supyandi Ketua Komisi 1 DPRD KBB
Senada dengan Agus, Ketua DPK APDESI Kecamatan Cipongkor, H. Ayi Muhidin, menyebut banyak usulan yang hanya berhenti di atas kertas.
> “Setiap tahun kami menyusun rencana dengan harapan ada perubahan, tapi kenyataannya minim realisasi. Kalau begini terus, Musrenbang hanya jadi seremonial tanpa makna,” kata Ayi.
Kepala Desa Karang Sari, Ade Bachtiar, menambahkan, kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah makin meningkat karena tidak adanya kejelasan tindak lanjut.
> “Kami di desa yang langsung menerima keluhan warga. Kalau hasil Musrenbang tak kunjung dilaksanakan, masyarakat kehilangan kepercayaan pada proses perencanaan itu sendiri,” ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, menyatakan pihaknya memahami kegelisahan para kepala desa dan siap memperjuangkan aspirasi mereka di tingkat kebijakan dan penganggaran.
> “Kami sependapat bahwa Musrenbang harus menjadi pondasi utama pembangunan, bukan rutinitas administratif. DPRD akan memastikan hasil Musrenbang desa diterjemahkan ke dalam program yang konkret dan terukur,” kata Sandi.
Agus Mulyadi menutup pertemuan dengan ultimatum halus namun tegas.
> “Kami akan terus mengawal. Jika tahun depan pola lama ini berulang, APDESI tidak akan tinggal diam. Ini bukan ancaman, tapi peringatan moral agar pemerintah membuka mata: desa bukan objek pembangunan, melainkan subjek utama yang menentukan arah Bandung Barat ke depan,” tandasnya.
APDESI menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menjadikan Musrenbang sebagai alat perencanaan yang berpihak pada masyarakat desa — bukan sekadar agenda seremonial yang kehilangan substansi.Red Derry.
