Penetapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka oleh KPK Jumat (9/1/2026) sebagaimana disampaikan dalam proses hukum yang sedang berjalan dalam perkara pengelolaan kuota haji 2024 menjadi pukulan keras bagi rasa keadilan publik.
Kasus ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyentuh inti amanah negara terhadap warganya: “hak beribadah yang dijamin konstitusi.”
Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji tambahan 2024 disebut telah merugikan sekitar 8.000 jamaah haji reguler, kelompok yang selama bertahun-tahun menunggu giliran dengan sabar, disiplin, dan taat aturan.
Ironisnya, hak mereka diduga tergerus oleh kebijakan yang justru menguntungkan skema tertentu di luar prioritas reguler.
Padahal, kerangka hukum pengelolaan kuota haji sangat jelas dan tegas.
Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, ditegaskan bahwa:
Pasal 64
menyatakan kuota haji Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi dan dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk kepentingan jamaah haji Indonesia secara adil dan proporsional.
Pasal 65
mengamanatkan bahwa pengelolaan kuota harus mengutamakan jamaah haji reguler, terutama mereka yang telah lama masuk daftar tunggu.
Prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi asas utama dalam seluruh penyelenggaraan ibadah haji (Pasal 2)
Selain itu, kuota tambahan (additional quota) yang diberikan Arab Saudi secara praktik dan prinsip hukum bukan kuota bebas pakai.
Kuota tersebut semestinya:
– Digunakan untuk mengurangi daftar tunggu jamaah reguler,
– Dialokasikan secara transparan,
– Tidak boleh menggeser hak jamaah reguler demi kepentingan kelompok tertentu tanpa dasar hukum yang sah.
Dalam konteks ini, kebijakan yang diduga mengalihkan kuota tambahan ke jalur tertentu, jika terbukti bukan hanya melanggar etika pemerintahan, tetapi berpotensi melanggar:
– Asas pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
– Bahkan dapat masuk kategori penyalah gunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Lebih jauh, dampaknya bukan sekadar angka administratif. 8.000 an jamaah reguler
Berarti 8.000 manusia dengan keterbatasan usia, kesehatan, dan waktu. Negara seharusnya hadir melindungi mereka, bukan justru menambah daftar kekecewaan melalui kebijakan yang diduga sarat kepentingan.
Kasus ini juga membuka kembali pertanyaan besar: Mengapa pengawasan DPR dan mekanisme kontrol internal Kementerian Agama seolah lumpuh?
Padahal, setiap perubahan signifikan dalam kebijakan kuota haji semestinya dibahas secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.
Kini, proses hukum berada di tangan KPK.
Publik berhak menuntut penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa kompromi politik.
Haji bukan komoditas kekuasaan, melainkan ibadah suci yang pengelolaannya harus bersih dari transaksi gelap dan kepentingan sempit.
Jika hukum tumpul ke atas, maka yang rusak bukan hanya sistem haji, melainkan kepercayaan rakyat terhadap negara dan keadilan itu sendiri.
