Hukum Progresif Implementasi Putusan MK NO:90/PUU-XX/2023 Oleh : DR Weldy Jevis Saleh,SH.,MH

Buletin Kompas Pagi .id -, Sebagaimana diuraikan oleh Philipe Nonet dan Philipp Selznich, bahwa di Amerika pada tahun 70-an timbul persoalan-persoalan sosial, kejahatan, kemerosotan lingkungan, protes massa, hak-hak sipil, kemiskinan, kerusuhan di kota-kota serta abuse of power pada tahun 1960-an, masyarakat merasakan betapa hukum gagal untuk menangani berbagai problema sosial tersebut. Kondisi hukum di Amerika tersebut memunculkan suatu kritik pada pakar hukum di Amerika melalui “Critical Legal Studies Movement”. Kemudian dengan tulisan dari Philippe Nonet dan Philip Selznich yang bertitik tolah dari teori sosial tentang hukum membedakan 3 (tiga) tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif. Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (finite scheme) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan jaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah dengan melakukan review melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan, kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, muncul yang dinamakan hukum Progresif yang muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengah tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan analytical jurisprudence, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “law in the making” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana analytical jurisprudence yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (genuine science). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan Masyarakat Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan developmetal model hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan Legal Realism dan Freirechtslehre. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsive yang artinya hukum akan terus berkembang di mana ada Masyarakat di dalamnya.

 

PENERAPAN HUKUM PROGRESIF IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM

Hukum dan undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila pendekatan terhadap kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan meggunakan tolak ukur undang-undang, maka hasil yang diperoleh tidaklah memuaskan. Artinya, sulit untuk dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja. Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari. Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini, Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak, Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan dari metode pendekatan yang bersifat normatif dan metode bersifat empiris. Dengan menggabungkan kedua metode ini yaitu melihat kenyataan di lapangan dengan menerangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hukum Progresif bukan menjadi sesuatu yang harus menempati menara gading yang mensterilkan diri terhadap elemen lain, Hukum Progresif harus turun dan membaur dengan unsur-unsur lain yang berkaitan, seperti sosiologi dan antropologi, sehingga memunculkan sosok yang mampu mengobati penyakit hukum yang komplikasi dan kronis sekalipun, Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu sendiri Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa, Apabila proses tersebut benar idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, karena hukum tak hanya melayani kaum kaya Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anak bangsa sebagai implentasu undang-undang dasar 1945.

 

DALAM PENERAPAN/IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM

Sistem Hukum Indonesia yang berlatar hukum Kontinental yang sangar sarat dengan jiwa positivistic maka “kepastian hukum” menjadi hal yang utama Hal tersebut ternyata dengan dianutnya asas legalitas dalam sistem hukum di Indonesia Meskipun menganut asas legalitas tetapi jiwa dan semangat sistem hukum Indonesia sebagaimana diuraikan dalamm tulisan ini menunjukkan bahwa sistem hukum juga menyediakan sarana atau sistem untuk menciptakan keadilan, disamping kepastian hukum. Meskipun tidak secara terus terang menyuarakan atas nama Hukum Progresif tetapi beberapa putusan pengadilan yang dapat dikatakan mewakili jiwa dan semangat Hukum Progresif, yang diantaranya:

Sebagaimana dikemukakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, yang dikeluarkan pada bulan Januari 2012, dalam kasus uji materiil yang diajukan oleh Machica Moechtar yang telah mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan yang sangat berani, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak seorang anak dan martabat seorang perempuan.
Sebagaimana yang di putuskan mahkamah kosntitusi,Putusan nomor:90/PUU-XXI/tahun 2023 di mana gugatan permohonan tersebut merupakan permohonan batas usia/umur pencalonan presiden dan wakil presiden di mana ada yang kebetulan anak seorang presiden yang lagi menjabat tentunya sangat menjadi pro dan kontra dalam sistem hukum indoensia terkait implementasi politik hukum di Indonesia, padahal dalam prakteknya bukan yang bersangkutan mengajukan permohonan gugatan merupakan oranglain yang Bernama:ALMAS TSAQIBBIRRU di mana ada bebrapa hakim kostitusi melakukan putusan dengan menganut hukum progresif akan tetapi menjadi polemik di Masyarakat, apakah di karena ada anak presiden yang akan mencalonkan sebagai wakil presiden, mungkin jika bukan anak presiden yang mencalonkan putusan mahkamah kostitusi tidak akan menjadi perdebatan banyak ahli hukum di indonesia,banyak ahli hukum justru karena ketidak sukaan terhadap pemerintah justru mengabaikan hukum progresi di Indonesia,sampai membuat filim dekomentery dirty vote,para ahli hukum itu justru mengabaikan hukum progresif itu sendiri,WELDY JEVIS SALEH sebagai penganut hukum progrsif dan banyak belajar tentang ilmu hukum terkait perkembangan hukum di dalam Masyarakat itu sendiri,Satjipto Rahardjo tidak menjelaskan bagaimana Hukum Progresif dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia Hukum Progresif yang adalah merupakan bagian dari sistem atau sub sistem hukum nasional maka yang merupakan cita berhukum maka untuk keberhasilan dalam penerapannya tidak dapat melepaskan diri dari sistem hukum secara keseluruhan. Sistem Hukum Nasional yang berjiwa Pancasila dan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 harus dilakukan secara sistemik dan serentak membangun empat aspek atau dimensi, yaitu: a. Pembangunan Budaya Hukum; b. Pembangunan Materi Hukum; c. Pembangunan Aparatur Hukum; dan d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum. Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikan hukumnya. Problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Perilaku substantif mereka diresapi dan dituntun oleh sistem nilai yang berbeda. 27 Dalam Budaya Hukum di dalam nya menyangkut perilaku berhukum dari para pengemban profesi hukum, dan juga perilaku berhukum dari masyarakat yang bukan pengemban profesi hukum. Pembangunan Materi Hukum adalah mengenai substansi hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Pembangunan Aparatur Hukum adalah berkaitan dengan sumber dayanya, baik mengenai pembangunan kemampuan intelektualnya maupun mentalnya. Sedangkan pembangunan mengenai Sarana dan Prasarana Hukum adalah berkaitan dengan penyediakan alat atau peralatan hukum, seperti perpustakaan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat. Berangkat dari pandangan dalam membangun Sistem Hukum Nasional yang digambarkan oleh Sunaryati Hartono tersebut, maka supaya Hukum Progresif dapat mencapai tujuannya secara maksimal dalam menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat diperlukan kondisi yang akan mengantarkan atau memudahkan Hukum Progresif mencapai tujuan tersebut, yaitu: a. Tersedianya hukum substantive yang mengandung asas keadilan dan pro kepada rakyat; b. Sistem Peradilan yang mendukung rakyat pencari keadilan untuk memperoleh keadilan hakiki di ruang pengadilan; c. Para penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim dan advokat) yang memiliki “kemumpunian” nalar dan hati nurani, intelektual dan moral. Termasuk di sini pemahaman hukum dan moral dari para pencari keadilan; d. Fasilitas atau “dapur” yang memadai dan kompeten untuk menciptakan para penegak hukum yang memiliki kemampuan intelektual dan sekaligus moral untuk memberikan keadilan yang hakiki kepada pencari keadilan. Hukum Progresif bukan menjadi sesuatu yang harus menempati menara gading yang mensterilkan diri terhadap elemen lain. Hukum Progresif harus turun dan membaur dengan unsur-unsur lain yang berkaitan, seperti sosiologi dan antropologi, sehingga memunculkan sosok yang mampu mengobati penyakit hukum yang komplikasi dan kronis sekalipun

 

TUJUAN KESIMPULAN HUKUM PROGRESIF

 

Hukum progresif lahir agar hukum tidak kaku dan memakai kacamata kuda dalam mengambil tindakan mengambil Keputusan serta dalam pelaksanaan secara menyeluruh agar tidak merugikan Masyarakat karena hukum progresif  lahir agar pemimpin dalam mengambil Keputusan dapat perpihak untuk kesejahteraan Masyarakat Indonesia sesuai amanat undang-undang dasar 1945 Meskipun Hukum progresif kurang begitu di kenal di dalam kehidupan bermasrakat bahkan terhadap mahasiswa fakultas hukum yang ada di Indonesia, mahasiswa fakultas hukum sekarang lebih bertujuan mendapatkan gelar sarjana hukum terkait untuk mendapatkan pekerjaan sebagai stadarrisasi untuk mendapat pekerjaan itu sendiri.

Sumber :

1.JURNAL HUKUM

2.ARTIKEL HUKUM

3.TABLOID/MAJALAH HUKUM

4.BUKU Prof SARCIPTO RAHARJO

5.WJS DEWAN PENGAWAS AWIBB Bekasi Raya

red * E.S *

news-1701

yakinjp

MAUJP

MAUJP

MAUJP

SATGASJITU

SLOT GACOR

SALAMJITU

SATGASJITU

SEMOGAJITU

SALAMJITU

Slot Gacor

MAUJP

Slot Gacor

SLOT GACOR

https://kominfo.belukab.go.id/

https://www.kampunginggris.id/

https://jhpartners.net/

informasi terbaru kabupaten belu 00000101

informasi terbaru kabupaten belu 00000102

informasi terbaru kabupaten belu 00000103

informasi terbaru kabupaten belu 00000104

informasi terbaru kabupaten belu 00000105

informasi terbaru kabupaten belu 00000106

informasi terbaru kabupaten belu 00000107

informasi terbaru kabupaten belu 00000108

informasi terbaru kabupaten belu 00000109

informasi terbaru kabupaten belu 00000110

informasi terbaru kabupaten belu 00000111

informasi terbaru kabupaten belu 00000112

informasi terbaru kabupaten belu 00000113

informasi terbaru kabupaten belu 00000114

informasi terbaru kabupaten belu 00000115

informasi terbaru kabupaten belu 00000116

informasi terbaru kabupaten belu 00000117

informasi terbaru kabupaten belu 00000118

informasi terbaru kabupaten belu 00000119

informasi terbaru kabupaten belu 00000120

informasi terbaru kabupaten belu 00000121

informasi terbaru kabupaten belu 00000122

informasi terbaru kabupaten belu 00000123

informasi terbaru kabupaten belu 00000124

informasi terbaru kabupaten belu 00000125

informasi terbaru kabupaten belu 00000126

informasi terbaru kabupaten belu 00000127

informasi terbaru kabupaten belu 00000128

informasi terbaru kabupaten belu 00000129

informasi terbaru kabupaten belu 00000130

informasi terbaru kabupaten belu 00000131

informasi terbaru kabupaten belu 00000132

informasi terbaru kabupaten belu 00000133

informasi terbaru kabupaten belu 00000134

informasi terbaru kabupaten belu 00000135

informasi terbaru kabupaten belu 00000136

informasi terbaru kabupaten belu 00000137

informasi terbaru kabupaten belu 00000138

informasi terbaru kabupaten belu 00000139

informasi terbaru kabupaten belu 00000140

informasi terbaru kabupaten belu 00000141

informasi terbaru kabupaten belu 00000142

informasi terbaru kabupaten belu 00000143

informasi terbaru kabupaten belu 00000144

informasi terbaru kabupaten belu 00000145

informasi terbaru kabupaten belu 00000146

informasi terbaru kabupaten belu 00000147

informasi terbaru kabupaten belu 00000148

informasi terbaru kabupaten belu 00000149

informasi terbaru kabupaten belu 00000150

informasi terbaru kabupaten belu 00000151

informasi terbaru kabupaten belu 00000152

informasi terbaru kabupaten belu 00000153

informasi terbaru kabupaten belu 00000154

informasi terbaru kabupaten belu 00000155

informasi terbaru kabupaten belu 00000156

informasi terbaru kabupaten belu 00000157

informasi terbaru kabupaten belu 00000158

informasi terbaru kabupaten belu 00000159

informasi terbaru kabupaten belu 00000160

article 48666670361

article 48666670362

article 48666670363

article 48666670364

article 48666670365

article 48666670366

article 48666670367

article 48666670368

article 48666670369

article 48666670370

article 48666670371

article 48666670372

article 48666670373

article 48666670374

article 48666670375

article 48666670376

article 48666670377

article 48666670378

article 48666670379

article 48666670380

article 48666670381

article 48666670382

article 48666670383

article 48666670384

article 48666670385

article 48666670386

article 48666670387

article 48666670388

article 48666670389

article 48666670390

article 48666670391

article 48666670392

article 48666670393

article 48666670394

article 48666670395

article 48666670396

article 48666670397

article 48666670398

article 48666670399

article 48666670400

article 48666670401

article 48666670402

article 48666670403

article 48666670404

article 48666670405

article 48666670406

article 48666670407

article 48666670408

article 48666670409

article 48666670410

article 58666670411

article 58666670412

article 58666670413

article 58666670414

article 58666670415

article 58666670416

article 58666670417

article 58666670418

article 58666670419

article 58666670420

article 58666670421

article 58666670422

article 58666670423

article 58666670424

article 58666670425

article 58666670426

article 58666670427

article 58666670428

article 58666670429

article 58666670430

article 58666670431

article 58666670432

article 58666670433

article 58666670434

article 58666670435

article 58666670436

article 58666670437

article 58666670438

article 58666670439

article 58666670440

article 58666670441

article 58666670442

article 58666670443

article 58666670444

article 58666670445

article 58666670446

article 58666670447

article 58666670448

article 58666670449

article 58666670450

article 58666670451

article 58666670452

article 58666670453

article 58666670454

article 58666670455

article 58666670456

article 58666670457

article 58666670458

article 58666670459

article 58666670460

article 58666670461

article 58666670462

article 58666670463

article 58666670464

article 58666670465

article 58666670466

article 58666670467

article 58666670468

article 58666670469

article 58666670470

article 58666670471

article 58666670472

article 58666670473

article 58666670474

article 58666670475

article 58666670476

article 58666670477

article 58666670478

article 58666670479

article 58666670480

article 58666670481

article 58666670482

article 58666670483

article 58666670484

article 58666670485

article 58666670486

article 58666670487

article 58666670488

article 58666670489

article 58666670490

article 58666670491

article 58666670492

article 58666670493

article 58666670494

article 58666670495

article 58666670496

article 58666670497

article 58666670498

article 58666670499

article 58666670500

article 58666670501

article 58666670502

article 58666670503

article 58666670504

article 58666670505

article 58666670506

article 58666670507

article 58666670508

article 58666670509

article 58666670510

artikel 88666670411

artikel 88666670412

artikel 88666670413

artikel 88666670414

artikel 88666670415

artikel 88666670416

artikel 88666670417

artikel 88666670418

artikel 88666670419

artikel 88666670420

artikel 88666670421

artikel 88666670422

artikel 88666670423

artikel 88666670424

artikel 88666670425

artikel 88666670426

artikel 88666670427

artikel 88666670428

artikel 88666670429

artikel 88666670430

artikel 88666670431

artikel 88666670432

artikel 88666670433

artikel 88666670434

artikel 88666670435

artikel 88666670436

artikel 88666670437

artikel 88666670438

artikel 88666670439

artikel 88666670440

artikel 88666670441

artikel 88666670442

artikel 88666670443

artikel 88666670444

artikel 88666670445

artikel 88666670446

artikel 88666670447

artikel 88666670448

artikel 88666670449

artikel 88666670450

artikel 88666670451

artikel 88666670452

artikel 88666670453

artikel 88666670454

artikel 88666670455

artikel 88666670456

artikel 88666670457

artikel 88666670458

artikel 88666670459

artikel 88666670460

artikel 88666670461

artikel 88666670462

artikel 88666670463

artikel 88666670464

artikel 88666670465

artikel 88666670466

artikel 88666670467

artikel 88666670468

artikel 88666670469

artikel 88666670470

artikel 88666670471

artikel 88666670472

artikel 88666670473

artikel 88666670474

artikel 88666670475

artikel 88666670476

artikel 88666670477

artikel 88666670478

artikel 88666670479

artikel 88666670480

artikel 88666670481

artikel 88666670482

artikel 88666670483

artikel 88666670484

artikel 88666670485

artikel 88666670486

artikel 88666670487

artikel 88666670488

artikel 88666670489

artikel 88666670490

artikel 88666670491

artikel 88666670492

artikel 88666670493

artikel 88666670494

artikel 88666670495

artikel 88666670496

artikel 88666670497

artikel 88666670498

artikel 88666670499

artikel 88666670500

artikel 88666670501

artikel 88666670502

artikel 88666670503

artikel 88666670504

artikel 88666670505

artikel 88666670506

artikel 88666670507

artikel 88666670508

artikel 88666670509

artikel 88666670510

artikel 98666670511

artikel 98666670512

artikel 98666670513

artikel 98666670514

artikel 98666670515

artikel 98666670516

artikel 98666670517

artikel 98666670518

artikel 98666670519

artikel 98666670520

artikel 98666670521

artikel 98666670522

artikel 98666670523

artikel 98666670524

artikel 98666670525

artikel 98666670526

artikel 98666670527

artikel 98666670528

artikel 98666670529

artikel 98666670530

artikel 98666670531

artikel 98666670532

artikel 98666670533

artikel 98666670534

artikel 98666670535

artikel 98666670536

artikel 98666670537

artikel 98666670538

artikel 98666670539

artikel 98666670540

artikel 98666670541

artikel 98666670542

artikel 98666670543

artikel 98666670544

artikel 98666670545

artikel 98666670546

artikel 98666670547

artikel 98666670548

artikel 98666670549

artikel 98666670550

artikel 186666700001

artikel 186666700002

artikel 186666700003

artikel 186666700004

artikel 186666700005

artikel 186666700006

artikel 186666700007

artikel 186666700008

artikel 186666700009

artikel 186666700010

artikel 186666700011

artikel 186666700012

artikel 186666700013

artikel 186666700014

artikel 186666700015

artikel 186666700016

artikel 186666700017

artikel 186666700018

artikel 186666700019

artikel 186666700020

artikel 186666700021

artikel 186666700022

artikel 186666700023

artikel 186666700024

artikel 186666700025

artikel 186666700026

artikel 186666700027

artikel 186666700028

artikel 186666700029

artikel 186666700030

artikel 186666700031

artikel 186666700032

artikel 186666700033

artikel 186666700034

artikel 186666700035

artikel 186666700036

artikel 186666700037

artikel 186666700038

artikel 186666700039

artikel 186666700040

artikel 186666700041

artikel 186666700042

artikel 186666700043

artikel 186666700044

artikel 186666700045

artikel 186666700046

artikel 186666700047

artikel 186666700048

artikel 186666700049

artikel 186666700050

news-1701