Jakarta, TJI – Anggota DPRD DKI Jakarta William kembali mengkritik langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menanggulangi Covid-19.
Politisi dari partai PSI ini menyebut, berdasarkan Pergub terbaru yang diberikan Anies kepada DPRD, DKI membutuhkan anggaran sekitar Rp. 2,8 triliun untuk penanganan Covid-19.
Dana tersebut diambil dengan cara memotong anggaran-anggaran yang tidak prioritas.
William mengungkapkan, untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan, Anies berencana memotong dana TKD ASN.
Padahal, Pemprov DKI memiliki anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau yang cukup besar.
“Ada Rp. 1,5 triliun untuk belanja ruang terbuka hijau, dan hanya dipotong Rp. 2,4 miliar untuk Rp. 1,5 triliun itu, untuk dimasukkan ke dalam penanganan Covid-19”, ujarnya kepada wartawan (18/5/2020).
William juga mempertanyakan, di saat pandemi ini, Pemprov DKI justru membayarkan komitmen fee formula E.
“Yang menjadi ironi adalah, di saat yang bersamaan, Pak Anies membayarkan komitmen fee formula E 500 miliar”, katanya.
Dia meminta agar Gubernur DKI Jakarta lebih tepat dalam memotong anggaran yang tidak diperlukan. Jangan sampai, pemerintah memotong anggaran yang prioritas. Padahal jumlah anggaran yang tidak prioritas, juga tinggi.
“Seharusnya, kita bisa terlebih dahulu memotong anggaran Rp. 1,5 triliun untuk RTH, lalu ada juga RP. 1,2 triliun untuk trotoar. Jadi tidak perlu memotong anggaran dari TKD ASN kita. Mengapa Pak Gubernur terlebih dahulu mengorbankan ASN nya, memotong TKD nya sebesar 50 persen”, tuturnya.
Dia yang kerap mengkritik kebijakan Gubernur DKI ini meminta, agar Anies dapat menjelaskan hal tersebut kepada publik secara transparan. **Saptaji**
