Kesabaran para guru di negeri ini kembali diuji.
Bukan oleh murid, bukan pula oleh tuntutan kurikulum yang terus berubah, melainkan oleh kebijakan negara yang terasa timpang dalam memperlakukan pelaku pendidikan.
Di tengah kesejahteraan guru yang masih jauh dari layak terutama guru honorer, pemerintah justru tampak begitu longgar dalam menggelontorkan anggaran bagi pegawai Program Makan Bergizi (MBG).
Ironinya, Guru yang setiap hari membentuk karakter, logika, dan masa depan anak bangsa, masih harus menerima penghasilan yang di banyak daerah bahkan tak menyentuh upah minimum.
Sebagian dari mereka hidup dengan status kerja yang tidak pasti, bergantung pada kebijakan daerah dan janji reformasi yang terus tertunda.
Namun di saat yang sama, pegawai MBG sebuah program baru yang bersifat teknis dan sementara namun bisa menikmati skema penghasilan yang relatif lebih menjanjikan.
Ketimpangan ini kini tak lagi sekadar wacana di ruang diskusi kebijakan.
Ia meledak di ruang publik media sosial.
Dalam beberapa hari terakhir, sebuah video curhatan seorang guru beredar luas di Instagram.
Dengan suara bergetar dan mata sembab, guru tersebut menangis di depan kamera, menceritakan penghasilannya yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sembari mempertanyakan keadilan negara yang dinilainya lebih cepat menghargai pegawai program ketimbang pendidik.
Apa salah kami, sampai segini lama mengabdi tapi selalu diminta sabar?”
Tangisan itu bukan sekadar luapan emosi personal, melainkan simbol kelelahan kolektif profesi guru yang selama ini memilih diam, menahan luka, dan terus mengajar di tengah keterbatasan.
Curhatan tersebut menyentuh nurani publik karena ia jujur, polos, dan nyata. Hingga menarik banyak simpati dari para netizen.
Tak ada tuntutan berlebihan, tak ada bahasa politis, hanya satu pertanyaan sederhana yang menusuk:
mengapa negara terasa lebih hadir untuk program, tetapi begitu jauh bagi gurunya sendiri?
Persoalan ini bukan tentang menolak MBG.
Program tersebut memiliki tujuan mulia dan menyentuh kebutuhan dasar anak-anak.
Tetapi kebijakan publik tak pernah berdiri di ruang hampa.
Ketika negara tampak “memanjakan” satu kelompok, sementara kelompok lain yang lebih lama mengabdi dibiarkan berjuang sendiri, maka rasa keadilan publik pun terkoyak.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar kecemburuan sosial, melainkan marwah profesi guru.
Negara seolah mengirim pesan simbolik yang keliru: kerja intelektual, pengabdian jangka panjang, dan tanggung jawab moral dianggap kalah penting dibandingkan pengelolaan program berbasis proyek dan anggaran besar.
Jika ini terus dibiarkan, wibawa guru akan terkikis, dan motivasi mengajar terancam merosot.
Lebih jauh, kebijakan semacam ini memperlihatkan problem klasik pengelolaan anggaran negara seolah prioritas yang gemuk pada program, namun kurus pada manusia.
Guru bukan sekadar pelengkap sistem, mereka adalah fondasi.
Tanpa kesejahteraan yang layak, pendidikan hanya akan menjadi jargon kebijakan tanpa jiwa.
Tangisan guru di Instagram itu seharusnya menjadi alarm keras bagi para pengambil kebijakan.
Bukan untuk dibungkam, bukan untuk dianggap drama, melainkan untuk didengar.
Sebab ketika guru sudah menangis di ruang publik, sesungguhnya yang runtuh bukan hanya kesabaran mereka tetapi juga kepercayaan terhadap keadilan negara.
Jika negara sungguh ingin membangun generasi unggul, maka keberpihakan anggaran harus dimulai dari mereka yang setiap hari berdiri di depan papan tulis. Tanpa guru yang dimuliakan, program sebesar apa pun hanya akan menjadi pencitraan jangka pendek yang rapuh di hadapan sejarah.
