Ketika publik menagih penjelasan atas janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan, yang dibutuhkan bukan retorika masa depan, melainkan jawaban kebijakan hari ini.
Namun dalam sebuah wawancara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru mengalihkan pertanyaan tersebut ke pembahasan pengajaran Artificial Intelligence (AI) kepada siswa, sebuah respons yang bukan hanya melenceng, seolah menjauh dari inti persoalan.
Pertanyaan tentang lapangan kerja adalah soal angka, sektor, dan waktu.
Berapa lapangan kerja diciptakan per tahun?
Di sektor apa?
Dengan skema kebijakan seperti apa?
Sayangnya, tidak satu pun dari pertanyaan mendasar itu dijawab.
Alih-alih, publik disuguhi narasi pendidikan teknologi yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kewajiban negara menciptakan pekerjaan dalam waktu dekat.
Jawaban semacam ini mencerminkan problem serius dalam segi komunikasi kebijakan:
Janji besar tidak diiringi peta jalan yang kredibel.
Mengajarkan AI kepada siswa mungkin relevan untuk 10–20 tahun ke depan, tetapi 19 juta penganggur dan pencari kerja hari ini tidak bisa hidup dari kurikulum masa depan.
Lebih ironis lagi,
AI kerap dipromosikan sebagai solusi lapangan kerja, padahal realitas global justru menunjukkan sebaliknya.
Otomatisasi dan kecerdasan buatan menggerus pekerjaan padat karya, mempersempit ruang kerja bagi tenaga kerja berpendidikan rendah, kelompok yang jumlahnya paling besar di Indonesia.
Tanpa kebijakan transisi yang jelas, narasi AI justru berpotensi menjadi ancaman, bukan jawaban.
Dalam konteks ini,
jawaban Wakil Presiden Gibran bukan sekadar tidak nyambung, tetapi mengaburkan tanggung jawab.
Publik tidak menanyakan visi futuristik, melainkan pertanggungjawaban atas janji politik yang sudah terlanjur diucapkan.
Demokrasi menuntut kejelasan, bukan pengalihan.
Janji 19 juta lapangan pekerjaan adalah komitmen serius yang menyangkut nasib jutaan keluarga.
Jika pertanyaan sederhana saja tak mampu dijawab secara lugas bahkan dijawab dengan jargon teknologi yang belum bisa ditentukan kapan manfaatnya akan didapatkan dari sebuah teknologi tersebut,
maka yang patut dipertanyakan bukan kecanggihan visi, melainkan ke tidak siapan pemimpin dalam memberikan kebijakan publik yang berdampak nyata.
