BANDUNG — Masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Bandung memerlukan penanganan berlapis yang melampaui urusan administratif. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menegaskan bahwa validasi data ATS harus segera diikuti oleh aksi nyata di lapangan demi menyelamatkan masa depan generasi muda dan memutus rantai kemiskinan.

“Isunya sekarang adalah bagaimana memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah. Data yang akurat harus diikuti dengan tindakan nyata agar tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan,” ujar Iman dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Verifikasi dan Validasi Data ATS Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

Iman mengungkapkan, faktor pemicu ATS di Kota Bandung sangat kompleks. Selain masalah ekonomi, potret buram seperti pernikahan dini, kekerasan anak, perundungan (bullying), disabilitas, hingga anak yang terpaksa bekerja menjadi kerikil tajam bagi akses pendidikan.

Oleh karena itu, DPRD mendorong skema pendidikan yang fleksibel dan inklusif, terutama bagi anak korban kekerasan dan penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan biaya hidup serta tenaga pendamping. Meski Pemkot Bandung memiliki program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), keterbatasan anggaran diakui belum mampu mengover seluruh kebutuhan, khususnya bagi siswa di sekolah swasta.

Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, menambahkan bahwa sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah yang harus dijaga keberlangsungannya untuk mengoptimalkan daya tampung siswa. Kunci utama dari pengentasan ATS ini, menurutnya, ada pada kolaborasi total.

“Kita harus mencari solusi bersama agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif, mulai dari persoalan ekonomi, lingkungan keluarga, hingga pemanfaatan teknologi yang bijak bagi anak-anak,” pungkas Heri.