BOGOR, BKP – Ramainya masyarakat Indonesia yang ikut mengkritisi konsorsium 303, penulis melihat ada Pokjasus versi Satgasus yang menangani mafia proyek.
Adanya kelompok yang mirip dan menamakan diri Kelompok Kerja Khusus dalam pengadaan barang dan jasa pada salah satu pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat, dari hasil pantauan penulis, Pokjasus lebih cenderung atau bisa di katakan sebagai Konsorsium 263, ya beberapa tingkat di bawah 303.
Sama sama kita ketahui Satgassus dibentuk pada 6 Maret 2019 melalui Sprin Nomor:681 oleh Kapolri, bedanya penulis baru mengetahui Pokjasus dibentuk pada 2021 oleh Setda.
Untuk kinerja anggota versi Satgassus dengan Pokjasus tidak ada beda, sama sama menangani perkerjaan sesuai tupoksinya, namun ada ciri khas dimana Pokjasus menangani proyek proyek bernilai besar.
Dari pantauan penulis, Pokjasus banyak meloloskan pemenang tender dengan tidak melakukan verifikasi kebenaran dokumen dengan kata lain portofolio hanya sebagai pelengkap persyaratan pendaftaran peserta lelang.
Kenapa penulis lebih cocok memberi nama konsorsium 263 ? Dari beberapa peserta pemenang tender diketemukan tanda tangan direktur tidak sesuai dengan aslinya, tenaga ahli hanya dalam kertas, yang bersangkutan bahkan tidak mengetahui namanya masuk dalam penawaran harga.
Tentu kita bertanya tanya adakah Mark Up pada pekerjaan proyek? Saya rasa pastinya iya, namun biasanya hasil penyidikan hanya memeriksa kontraktor dan kerugian Negara, dan belum menyentuh siapa saja penerima dari hasil Mark up dan komitmen fee proyek.
Bahkan kepala daerah berani menyatakan akan berpatokan kepada hasil pemeriksaan BPK tidak dengan pernyataan penyidik atas kerugian Negara, jika pernyataan itu benar, kepala daerah harus mendukung penyidik atas dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan, mulai dari proses tender, perjanjian kontrak, HPS, pengawasan sesuai penawaran harga dan bukti pembayaran.
