BANDUNG — Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, mendorong generasi muda—khususnya mahasiswa—untuk mengambil peran aktif sebagai subjek dalam pengawalan kebijakan publik. Keterlibatan ini dinilai krusial mulai dari tahap perencanaan, perumusan, hingga pengawasan implementasi di lapangan agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Iman dalam audiensi bersama Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Se-Indonesia Korwil III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Sabtu (17/10/2026).
Iman menegaskan bahwa mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat, dan media massa memegang fungsi strategis sebagai kontrol sosial. Pengawasan ketat dari publik sangat dibutuhkan mengingat pembentukan regulasi, seperti undang-undang di tingkat pusat, memiliki dampak luas dan tak mudah diubah setelah disahkan.
Sebagai gambaran, ia menyoroti respon masyarakat terhadap UU Cipta Kerja dan UU BPJS. Menurutnya, dinamika yang muncul dari regulasi tersebut menjadi bukti pentingnya evaluasi berkelanjutan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Soroti Masalah Data Kesehatan dan Tantangan Anggaran Daerah
Dalam sektor kesehatan, Iman menyoroti masalah exclusion error dan inclusion error pada pendataan penerima bantuan jaminan kesehatan. Ketidakakuratan data ini berisiko membuat warga miskin kehilangan haknya, sementara kelompok yang mampu justru menerima bantuan.
Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Bandung terus mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC) bagi warga tidak mampu. Meski demikian, Iman mengakui langkah ini menghadapi tantangan berat akibat keterbatasan fiskal daerah serta penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan anggaran daerah yang presisi tanpa mengorbankan layanan dasar masyarakat.
Generasi Muda Kunci Bonus Demografi 2045
Menutup paparannya, Iman mengingatkan potensi besar Gen Z dan milenial dalam menyongsong bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Lonjakan penduduk usia produktif ini bisa menjadi modal kemajuan bangsa jika dibekali daya kritis dan partisipasi aktif. Sebaliknya, hal itu berisiko menjadi beban sosial jika tidak dikelola dengan optimal.
“Menuju 2045 ini kita punya bonus demografi yang signifikan. Ini bisa jadi bonus positif atau malah permasalahan karena beban yang besar. Saya ajak mahasiswa tidak hanya menjadi objek penerima kebijakan, tetapi ikut merencanakan, merumuskan, dan mengawal sebagai subjek, karena karpet merah ke depan ada di tangan mereka,” tegas Iman.