Kota Bandung – Lambannya respons atas surat yang sebelumnya dilayangkan keluarga korban terkait dugaan penolakan dan penyimpangan pelayanan medis di RS Immanuel Bandung ke Dinkes Kota Bandung tanggal (5/11), akhirnya mendorong pihak keluarga menempuh jalur pengaduan resmi ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Pada Kamis (19/11/2026), keluarga korban secara resmi mengadukan dua pihak sekaligus, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung melalui surat bernomor 027/PR-OMB/XI/2026.
Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk keseriusan keluarga dalam memperjuangkan keadilan atas meninggalnya Andi Simbolon, yang sebelumnya diduga tidak mendapatkan penanganan medis sebagaimana mestinya saat mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Immanuel Bandung.
Keluarga menilai persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas klarifikasi administratif atau komunikasi antarpihak. Dugaan penyimpangan pelayanan medis yang menyeret nama oknum dokter Mentari Ginting harus diperiksa secara objektif, transparan, dan menyeluruh.

Sorotan juga diarahkan kepada Dinkes Kota Bandung selaku instansi yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Keluarga mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut konkret yang telah dilakukan setelah menerima pengaduan dan surat perhatian sebelumnya.
Pengaduan kepada Ombudsman ini menurut staf yang menerima telah memenuhi unsur Maladministrasi setelah 14 hari di abaikan, diharapkan dapat membuka ruang pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi, baik dalam aspek pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun respons instansi pemerintah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
Keluarga korban mendesak Ombudsman Perwakilan Jawa Barat agar tidak sekadar menerima laporan secara administratif, tetapi melakukan pemeriksaan secara serius, meminta keterangan para pihak, serta menelusuri seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi.
Mereka juga meminta adanya rekomendasi dan tindakan konkret sesuai kewenangan masing-masing lembaga apabila ditemukan pelanggaran.
Bagi keluarga, persoalan ini bukan semata-mata mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan bahwa hak pasien atas pelayanan kesehatan yang layak dan penanganan kegawatdaruratan benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi fungsi pengawasan pelayanan publik. Jangan sampai laporan masyarakat hanya berakhir di meja administrasi, sementara pertanyaan mengenai tanggung jawab pelayanan medis dan pengawasan pemerintah tidak pernah memperoleh jawaban yang jelas. ***
